JAKARTA-Banyaknya kasus penembakan terhadap aparat kepolisian mestinya menjadikan Presiden SBY bersikap lebih tegas.
Karena polri perlu dukungan politis.
“Ketika terjadi penembakan dengan target aparat kepolisian, seharusnya SBY sebagai presiden dan membawahi institusi Polri, mestinya berani menyatakan dengan tegas, melawan aparat berarti berhadapan dengan saya,” kata Pakar hukum tata negara Irman Putrasidin dalam diskusi ‘Kekerasan pada Aparat’ bersama Ketua FPD MPR RI Ja’far Hafsjah, dan Ketua FPKS MPR RI TB. Soemandjaja di Jakarta, Senin (23/9).
Menurut Irman, dukungan moral dan politis itu sangat diperlukan agar mental aparat tidak jatuh saat menjaga keamanan masyarakat selama 24 jam.
“Pernyataan ini akan menjadi spirit bagi Polri dalam menjalankan keamanan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih jauh kata Irman, terlepas ada konflik internal, terorisme, dan atau konflik lainnya, maka institusi Polri dan TNI tetap harus dipisah.
“Masalahnya, tugas dan fungsinya berbeda. Di mana tantangan keamanan masyarakat ke depan makin kompleks dan berat,” terangnya.
Demikian juga tantangan pertahanan global ke depan makin berat, lanjut Irman, maka tak perlu lagi disatukan.
“TNI/Polri harus sama-sama menjadi intitusi negara yang profesional,” ujarnya.
