Dari lima prioritas yang tercantum dalam RKP tersebut, Komite IV DPD RI akan fokus pada 4 hal yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan, pertama prioritas bidang kerakyatan dan pembangunan UMKM, kedua-prioritas bidang kesehatan, ketiga-prioritas bidang peningkatan SDM dan keempat-prioritas bidang infrastruktur.
Sementara itu Menteri PPN Suharso Monoarfa menjelaskan sasaran pertumbuhan ekonomi daerah sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, wilayah Sumatera sebesar 4,9%, Jawa-Bali sebesar 5,8%, Kalimantan 4,1%, Sulawesi 7,0%, lalu NTT 3,7%, kemudian Maluku 6,7% dan Papua 6,0%.
Lebih jauh kata Suharso, 79% belanja non operasional Kementerian/Lembaga dialokasikan pada prioritas nasional (PN) dan lebih dari 70% diantaranya dirinci hingga proyek.
Misalnya, Pembangunan Manusia dan Pengentasan kemiskinan menelan sekitar Rp157,1 Triliun, infrastruktur dan pemerataan wilayah menelan Rp75,5 Triliun, lalu Nilai tambah sektor riil-industrialisasi dan kesempatan kerja membutuhkan anggaran Rp24,4 Triliun, kemudian soal Ketahanan pangan-Air-energi dan Lingkungan hidup butuh anggaran Rp43,7 Triliun dan Stabilitas Pertahanan Keamanan menelan Rp36, Triliun. *
