Netty pun meminta Pemerintah agar menyelidiki pengawasan produk impor serta memberantas praktik jual impor ilegal.
“Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya,” kata Netty.
Netty menyebut, pembiaran terhadap masalah badai PHK juga akan berdampak pada masa depan bangsa karena tingginya angka pengangguran dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat.
“Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas, alih-alih generasi emas,” tukasnya.
Oleh sebab itu, Netty meminta Pemerintah membuat kebijakan yang mendorong dan mendukung perusahaan agar dapat menjalankan usahanya lebih sehat.
“Program job fair memang menarik antusias masyarakat, tapi tidak menyelesaikan masalah industri yang tumbang dan gulung tikar. Pemerintah harus fokus mengatasi masalah pada upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan,” sambung Netty.
Berdasarkan laman satu data Kemenaker, badai PHK mulai terlihat sejak tahun lalu di mana pada periode Januari-November 2023 terdapat 57.923 orang tenaga kerja yang terkena PHK.
PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah. Posisi kedua diikuti oleh DKI Jakarta, dan posisi ketiga Provinsi Banten.
Khusus PHK di DKI Jakarta didominasi sektor jasa seperti restoran dan kafe. Sedangkan badai PHK di Jateng paling banyak terjadi di sektor manufaktur, tekstil, garmen, dan alas kaki.
