Sementara itu, Ketua DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu, Saifullah Ma’shum mengakui dalam pilkada, penyelenggaran Pilkada, dalam hal ini KPUD banyak intervensi, baik oleh partai politik maupun incumbent, berupa uang, teror, dan sebagainya. “Anehnya, tak ada jaminan dari akademisi, LSM, aktifis dan sebagainya itu yang tidak terintervensi dan terkontaminasi dengan uang,” ujarnya.
Menurut Saifullah, yang sangat mengejutkan KPU malah juga ikut-ikutan menilai keabsahan sebuah parpol. Padahal masalah dukungan parpol terhadap calon kepala daerah sudah diatur dalam AD/ART partai masing-masing, misalnya kasus Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim. Untuk itulah perlunya sistim ini dievaluasi,” katanya kecewa.
Diakui mantan anggota DPR ini, saat penyelenggara pemilu bisa diintervensi, maka rakyat akan menghadapi malapetaka demokrasi di daerah. “Memang masih ada lubang-lubang kelemahan KPU, kelemahan inilah yang dimanfaatkan partai politik, ” pungkasnya. **cea
