JAKARTA-MPR meminta agar pelaksanaan Pilkada langsung tidak membebani APBD. Karena selama ini biaya pilkada terlalu besar, sehingga menyedot dana rakyat yang sangat besar.
“Saya ikut Pilkada langsung 2005. Jadi pertama kali, rakyat memilih langsung kepala daerah, Saya merupakan alumni pertama,” kata anggota MPR dari Kelompok DPD, Teras Narang, dalam diskusi Empat Pilar MPR “Menuju Pilkada Serentak 2020” bersama anggota MPR RI Achmad (F-Demokrat), Junimart Girsang (F-PDIP), Asman Abnur (F-PAN), dan Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Mantan Gubernur Kalteng ini menambahkan bicara mengenai Pilkada selalu menarik sebab selalu ada hal yang baru. Ada keinginan untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Setidaknya langkah menuju ke sana dengan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran.
Untuk itu lembaganya, lanjut Ketua Komite I DPD, pihaknya mencari siasat agar anggaran Pilkada tak membebani APBD. Karena bagaimanapun juga, kalau anggaran Pilkada dibuat untuk membangun sekolah, puskesmas, dan fasilitas masyarakat lainnya.
“Pasti akan terbangun secara berderet. Masalah biaya inilah yang harus jadi pertimbangan,” tambahnya.
Diakui hasil Pilkada langsung bisa memilih pemimpin yang baik dan kompeten. Untuk itulah dirinya berharap agar prosedur yang ada jangan dipersulit. Terlepas dari itu apakah Pilkada nanti dipilih secara langsung atau dikembalikan DPRD, dirinya berharap agar semua ide dan gagasan yang ada ditampung.
Menurutnya Pilkada secara hukum tafsirnya sangat terbuka, yakni dipilih secara demokratis, bisa lewat DPRD atau langsung oleh rakyat. Berbeda dengan Pemilu Presiden yang dinyatakan benar-benar dipilih langsung oleh rakyat.
Tafsir hukum yang terbuka membuat dirinya mengatakan bisa saja Pilkada di beberapa daerah dipilih langsung dan di daerah lainnya dipilih lewat DPRD.
Anggota MPR dari Fraksi PAN, Asman Abrur, dalam kesempatan tersebut menceritakan pengalamannya saat mengikuti Pilkada lewat DPRD pada tahun 2001. “Saya peserta Pilkada dipilih oleh DPRD”, ucapnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
