“Kami tidak membutuhkan Presiden datang terus ke Papua, karena daerah lain pun membutuhkan beliau seperti Kalimantan, Sumatera, dan Indonesia ini kan bukan hanya Papua,” paparnya.
Komitmen itu, setidaknya bisa tergambar dalam praktik politik yang tidak melulu praktis soal konsesi kekuasaan untuk kalangan partai politik.
“Yang dibutuhkan adalah komitmen dalam mengelola Indonesia yang begitu luas,” tegas Filep.
Konsesi kewenangan dalam perpsektif membangun bangsa, mestinya bisa merepresentasi Indonesia secara lebih luas dan nyata.
Karena sebenarnya, politik lokal di daerah bagi Indonesia yang luas ini, sangat berpengaruh pada politik nasional.
“Coba kalau kita bayangkan kalau tadi pagi tidak ada orang Papua yang dipanggil menjadi wakil menteri, efeknya seperti apa?” ujar Filep.
Karenanya, penting bagi negara untuk menerapkan politik kebangsaan yang betul-betul merepresentasi Indonesia sebagai bangsa yang kaya dan luas, dengan segala histori di tiap daerah-daerahnya.
Agar politik kebangsaan bisa diimplementasi betul secara nasional; pusat hingga daerah.
“Ketika negara ingin menerapkan politik kebangsaan tidak hanya sebatas konsep kurikulum, tidak hanya sebatas 4 Pilar, tetapi bagaimana komitmen dan konsisten dari pada para pemegang kekuasaan dalam melaksanakan itu dan dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan yang menjamin rasa keadilan dan kebangsaan sesama anak negeri,” pungkasnya.
