Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi menilai rencana amandemen UUD NRI 1945 yang sedang dalam proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dimulai saat ini bisa liar, jika tanpa didahului dengan kesepakatan. Kesepakatan tentang materi apa saja yang mesti diamandemen.
“Syarat amandemen UUD memang tidak mudah, tapi jika tanpa kesepakatan, maka bisa liar. Karenanya, saya berharap semua mengedepankan kebersamaan dan kekompokan seperti pembentukan kabinet Jokowi – Amin,” ujarnya
Ketua Fraksi PPP MPR RI ini menjelaskan dalam pembentukan kabinet tersebut ternyata Ketua Umum dan Waketum Gerindra Prabowo dan Edhy Prabowo menjadi menterinya Jokowi.
“Itu artinya, pembentukan kabinet itu berlangsung lancar dan kompak. Tinggal PKS dan PAN,” ujarnya.
Hanya saja untuk amandemen ini menurut Arwani, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sebelumnya Ketua MPR RI dipastikan akan mendukung proses amandemen, dan tidak ada masalah. Sehingga tinggal PKS.
Menurut Arwani, jika tak bisa sepakat untuk terbatas, maka akan sulit. Apalagi waktunya hanya dua tahun, karena tahun 2022 akan ada pilkada serentak, dan 2023 sudah memasuki tahapan pemilu dan pilpres 2024.
“Apapun yang terjadi pembahasan GBHN itu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, agar mendapat dukungan dan bukan malah menimbulkan kegaduhan politik baru,” tuturnya.
