Dengan subsidi pada orang, maka nantinya pemerintah mengetahui apakah subsidi itu tepat sasaran atau tidak kepada yang berhak menerimanya.
Karena itu, yang harus menaikkan harga BBM itu pemerintahan Jokowi-JK nanti, dan bukannya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Biarkan SBY meninggalkan istana dengan tenang,” ujarnya.
Dikatakan, subsidi BBM senilai Rp 300 triliun, dengan kenaikan bertahap-gradual, misalnya dari Jawa dulu dan bisa menghemat Rp 50 triliun sambil mengantisipasi terjadinya inflasi dengan mengendalikan harga pangan, hal itu bisa dilakukan.
”Rp 50 triliun itu bisa untuk membangun kilang minyak. Kalau itu dilakukan bertahap, maka ke depan kita tak akan lagi tergantung pada BBM luar negeri,” ungkapnya
Kalau tahapan itu bisa dilakukan lanjut Farhan, maka selanjutnya proses efisiensi itu selain kilang minyak, bisa bisa gunakan untuk membangun trans Papua, tarns Sulawesi, trans Kalimantan, trans Sumatera dan selanjutnya.
“Jadi, ke depan kementerian PU tak hanya ngurusi proyek jalan pantura,” katanya.
Dengan demikian Farhan meminta Jokowi-JK berhati-hati dengan kenaikan BBM tersebut di tengah kenaikan harga tarif dasar listrik (TDL), gas elpiji 12 Kg dan kenaikan sembako lainnya.
“Beban negara memang berat dengan besarnya utang luar negeri dan itu berimplikasi pada penerimaan negara, dan tanpa uang kita tak bisa membangun. Sehingga solusinya selalu menaikkan harga BBM,” tambahnya.
