JAKARTA-Tokoh buruh Muchtar Pakpahan meningatkan Presiden Joko Widodo agar tidak memandang remeh persoalan Papua.
Untuk itu, diperlukan kebijakan khusus dalam menyelesaikan persoalan yang mendera masyarakat di bumi Cenderawasih ini.
Muchtar melihat Jokowi,adalah presiden yang paling banyak berkunjung ke tanah Papua ketimbang Presiden Indonesia sebelumnya.
Namun, bagi Muchtar kunjungan orang nomor satu itu ke tanah Papua bukan berarti keberpihakan terhadap masyarakat Papua.
Karena sampai saat ini sebanyak 78 % masyarakat Papua mengalami buta huruf.
“Penduduk Papua sebanyak 78 % mengalami buta huruf. Pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi Pasal 31 UUD 1945. Untuk mengatasi ini Presiden Jokowi harus memberikan kebijakan khusus, bukan kebijakan normal,”ujar Muchtar dalam diskusi Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Jakarta, Sabtu (28/09/2019).
Hadir Ketua Umum PP GMKI Corneles Galanjinjinai, Anggota DPR RI Martin Hutabarat dan Guru Besar Universitas Hasanudin Marthen Napang.
Dimoderatori Sekretaris Fungsi PP GMKI Christian Patricho Adoe.
Lebih lanjut Muchtar mengatakan, untuk mengatasi buta huruf maka Jokowi menciptakan guru dari masyarakat Papua sendiri.
“Presiden Jokowi harus didik orang Papua menjadi guru,” tegas Muchtar.
