“Berdasarkan pengalaman, banyak kepala daerah petahana yang memanfaatkan pencairan dana APBD. Sehingga pilkada di banyak daerah mundur atau bahkan gagal. Selama pilkada serentak memakai APBD, maka selama itu juga pelaksanaannya terancam terganggu,”tegas dia.
Tak hanya itu, kata Didik, KPU juga harus memikirkan soal keamanan jika pilkada tetap diadakan tahun depan.
“Selama ini kan pengalaman penyelenggaraan, Pilkada paling banyak menimbulkan kerusuhan dan kekerasan,”ungkap dia.
Ditempat terpisah, Wakil Ketua umum Partai Demokrat Agus Hermanto menolak rencana memundurkan jadwal Pilkada serentak.
“Kenapa mesti diundur-undurkan. Nanti kan harus ada Plt dan sebagainya,” ujar Agus.
Yang penting saat ini, kata Wakil Ketua DPR itu, Perppu Pilkada Langsung harus selesai dulu dan menjadi Undang-Undang.
“Kalau jadi nanti, maka itu UU Pilkada yang terbaik selama ini. Setelah selesai, ini langsung bisa menyelenggarakan Pilkada langsung serentak Desember 2015,” tandas dia.
Komentari tentang post ini