JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Azis Syamsudin mengakui melonjaknya utang luar negeri (ULN) Indonesia memiliki pengaruh terhadap market. Namun demikian pemerintah dan DPR selalu mengusahakan agar tetap terjaga. “Ya memang ada ke arah itu, tapi pemerintah dan DPR selalu komunikasi,” katanya dalam diskusi “Utang Luar Negeri Untuk Siapa?” bersama anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait dan pengamat ekonomi Ichsanudin Noersy di Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Menurut Azis, hingga saat ini secara teori rasio utang Indonesia masih aman, namun operasionalnya bisa berbeda. Makanya agar utang luar negeri bisa dikendalikan. “Kita usulkan agar utang pemerintah dan swasta dimonitor pemerintah,” tambahnya.
Namun begitu, Azis tak membantah ULN harus terus dikaji dan hingga sekarang masih terus berproses. ULN diperlukan karena target pajak tidak tercapai sekitar Rp37 triliun. “Makanya pemerintah kita desak untuk menggenjot penerimaan pajak,” tegasnya.
Hal yang sama dikatakan anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait. Dia mengatakan struktur APBN memang dibangun 75% dari pajak.
Target pajak tak terpenuhi, karena memang ekonomi sedang melambat. “Tentu setiap negara cara menghadapinya berbeda-beda guna mendorong pertumbuhan, kita sarankan beri kemudahan untuk UKM dan swasta. Jadi harus ada berbagai sistem untuk mencapai target pajak itu,” tuturnya.
