Oleh sebab itu, lanjut politisi PDIP, sebagai parpol koalisi makanya pihaknya mendukung ada pemotongan anggaran pada berbagai kementerian dan lembaga. “Kita setuju, kalau yang dipotong itu perjalanan dinas, kunker, seminar dan lain-lainnya. Namun kalau dana subsidi jangan, karena itu untuk rakyat,” ungkap dia lagi.
Berdasarkan data, kata Ara-sapaan akaranya, utang luar negeri mencapai Rp384 triliun. Namun ULN lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Lihat saja, jalan macet dimana-mana karena proyek infrastruktur MRT, LRT sedang dikerjakan. “Kalau ULN untuk fasilitas negara, tidak perlu. Jadi UKN karena target pajak terlalu tinggi. Kita harus realistis, jadi ini ketinggian. Apalagi target pajak beberapa tahun memang tidak pernah tercapai,” tegasnya.
Dijelaskan Ara, Presiden Jokowi tak mau membangun hanya daerah-daerah padat penduduk. Namun pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata ke semua daerah. “Ada yang tanya kenapa infrastruktur dibangun pada daerah yang tidak padat, bisa saja Jokowi lakukan itu. Tapi Jokowi mau melakukan pemerataan pembangunan, termasuk bangun jalan di Papua,” jelasnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noersy menegaskan ULN pada dasarnya menjerat, sehingga mendikte kedaulatan negara. Karena penuh dengan berbagai ikatan-ikatan perjanjian yang luar biasa.
