JAKARTA-Komisi VII DPR belum bersikap tegas terhadap penolakan perpanjangan izin ekspor PT Freeport. Sikap ini membuat masyarakat bertanya-tanya. Jangan-jangan PT Freeport melakukan deal-deal dengan sejumlah fraksi di DPR. “Saya tidak tahu itu, namun kita akui untuk satu suara menolak saja sulit sekali,” kata anggota Komisi VII DPR Syaikhul Islam usai diskusi “Menggugat Regulasi dan Menagih Janji PT Freeport di ruang Fraksi PKB DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Namun, Ketua Poksi VII DPR itu secara tegas menyebut F-PKB sendiri minta bukan cuma izin ekspor saja yang perlu distop. Tapi juga konkrak karya yang akan berakhir 2021 juga tak perlu diperpanjang lagi. “Ya memang sebaiknya begitu, supaya kita punya bargaining position yang kuat,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjut Syaikhul, pemerintah perlu memikirkan strategi untuk menekan PT Freeport ini. Sehingga mau tunduk. “Presiden Jokowi wajib berhati-hati terhadap negosiasi yang dilakukan dengan Freeport, agar semua keuntungan yang diperoleh itu bisa kembali kepada rakyat,” ungkapnya.
Komentari tentang post ini