JAKARTA-Perebutan kursi ketua Komisi dan pimpinan Alat Kelengkapan Lembaga (AKD) di DPR, hingga terjadi perpecahan, dikecam sejumlah aktivis. Apalagi kemudian muncul pimpinan DPR tandingan yang menyatakan mosi tak percaya kepada pimpinan DPR yang telah dilantik.
Direktur Pusat Kajian (PUSAKA) Indonesia Yuventus Newin Bymoreno, mengatakan DPR saat ini sudah melakukan lompatan mundur ke belakang. Bahkan, cara mengelola kelembagaan DPR sudah mirip tata kelola internal partai politik (Parpol) dan organisasi kemasyarakatan (Ormas. “Ini kemunduran besar. Cara-cara anggota DPR dalam mengelola lembaga lebih mirip cara parpol dan ormas mengelola dirinya. Kalau tidak sepaham bikin tandingan,” tandas Newin dalam diskusi bertajuk “Pemuda Indonesia Bersatu Untuk Membangun Nusantara”, di Cipinang Elok, Jakarta Timur, Kamis (30/10).
Newin mengingatkan para wakil rakyat untuk menjaga kehormatan lembaga DPR sebagai simbol negara yang merepresentasikan seluruh masyarakat Indonesia. “DPR sebagai simbol negara telah direndahkan demi memenuhi syahwat kekuasaan sekelompok orang. Perebutan boleh saja terjadi, tetapi harus sehat, dan memberi ruang kepada semua elemen,” kata Newin.
Sementara itu, pemerhati budaya, Thomas Boly Latukan, dalam diskusi yang sama, mengatakan untuk membangun Indonesia, harus mengedepankan aspek nilai budaya bangsa. “Kita ini jangan terlalu terpengaruh budaya luar, lalu mengabaikan demokrasi khas budaya Indonesia. Anda harus catat, yang cocok dengan budaya kita itu adalah musyawarah untuk mufakat, bukan demokrasi yang kebablasan,” kata Boly yang aktif mengembangkan seni pencak di wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara itu.
