JAKARTA –Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menilai dukungan anggaran untuk sektor ekonomi kreatif (ekraf) dan UMKM masih sangat lemah dan jauh dari kebutuhan nyata di lapangan.
Menurutnya, alokasi anggaran yang ada seringkali belum menjawab problem masyarakat secara langsung.
Karena itu, politisi PDI Perjuangan ini menekankan agar dalam RKAKL 2026, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberi perhatian pada ekosistem digital dan keberlanjutan operasional UMKM.
“Banyak program yang terlihat besar di atas kertas, namun di lapangan tidak menjawab persoalan riil masyarakat. Jangan sampai hanya menambah bangunan, tetapi tidak ada nyawa dalam pengelolaannya,” ujar Novitadalam rapat kerja bersama Menteri UMKM dan Menteri Ekraf/Bekraf di DPR RI, Kamis (4/6/2025).
Politisi asal Trenggalek itu juga menyoroti lemahnya pengelolaan royalti di sektor ekraf, terutama bagi pelaku musik, film, dan industri game.
Menurutnya, publisher digital harus masuk dalam rancangan anggaran agar royalti terukur dan pelaku ekraf terlindungi.
“Kreator kita masih kesulitan mendapatkan hak ekonomi yang layak. Ini PR besar, karena digitalisasi tanpa regulasi yang jelas hanya akan membuat mereka terus dirugikan,” tegasnya.
