Selain itu, legislator perempuan satu-satunya dari dapil 7 Jawa Timur itu menekankan pentingnya dukungan nyata untuk perfilman Indonesia, terutama yang mengangkat budaya lokal dan destinasi wisata.
Ditegaskannya, film bukan sekadar hiburan, tapi juga pintu masuk pariwisata dan diplomasi budaya.
Dalam isu UMKM, Novita Hardinimengkritik keberadaan Pusat layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT- KUMKM) yang di banyak daerah hanya menjadi bangunan kosong tanpa pengawasan dan operasional yang optimal.
Ia menegaskan perlunya kerjasama lebih erat dengan pemerintah daerah, termasuk soal keberlanjutan kebutuhan dasar seperti listrik dan pendampingan digital.
Tak hanya itu, politisi fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti praktik e-commerce yang merugikan pelaku UMKM.
“Di lapangan, potongan e-commerce terhadap UMKM bisa mencapai 15%. Padahal aturan FAQ hanya menetapkan 8%. Ini jelas merugikan dan harus segera dievaluasi,” tegasnya.
Novita Hardini menegaskan, pemerintah tidak bisa hanya berorientasi pada target serapan anggaran, tetapi harus memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.
“Anggaran itu harus hadir untuk rakyat, bukan sekadar laporan. RKAKL 2026 harus menjawab tantangan riil, dari royalti kreator digital, perfilman budaya, hingga UMKM yang benar-benar hidup dan berdaya saing,” tutupnya.
