BANDUNG,BERITAMONETER.COM – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk bergerak lebih agresif dalam memperkuat industri pertahanan nasional, termasuk PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Dorongan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke PTDI, Senin (8/12/2025).
Menurut Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu, PTDI menghadapi banyak hambatan serius, terutama terkait pemenuhan bahan baku yang sebagian besar masih harus diimpor.
Proses impor yang berbelit mulai dari dipersulit hingga ditolak membuat PTDI tidak mampu menjual produk sesuai target yang direncanakan.
“Ketika PTDI akan membeli produk terkait bahan baku, tidak banyak yang tersedia di Indonesia sehingga harus impor. Namun prosesnya sering dipersulit dan bahkan ditolak. Dampaknya, PTDI tidak bisa menjual produk sesuai target,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi ini bukan hanya menghambat kinerja PTDI, tetapi juga berdampak buruk pada perekonomian nasional.
Karena itu, ia mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk hadir melindungi industri pertahanan, terutama dalam penyediaan bahan baku yang menjadi kunci keberlanjutan produksi.
Politisi fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti minimnya investasi pemerintah dalam penguatan industri pertahanan nasional.
