Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Paguyuban Kelompok Wanita Tani (KWT) Trenggalek itu menambahkan, pemerintah juga harus memastikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya berperan sebagai perpanjangan rantai pasok, tetapi juga menjadi mitra strategis yang mendapat pembinaan langsung.
“Di dalam BUMD banyak buruh yang menggantungkan hidupnya. Pemerintah harus hadir membimbing sekaligus mengawasi, agar BUMD bisa kembali beroperasi optimal dengan tata kelola yang sehat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia juga menekankan bahwa perjuangan petani di daerah harus terkoneksi dengan rantai pasok nasional.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jatim VII (Mataraman), ia memastikan hasil pertanian dari wilayahnya dapat terserap secara maksimal dan berkontribusi pada ketahanan pangan Indonesia.
“Selain agenda serap aspirasi, ini juga bagian dari tanggung jawab saya sebagai Cah Mataraman. Kita ingin memastikan hasil produksi pertanian dari daerah bisa terhubung dalam rantai pasok nasional. Dengan begitu, kesejahteraan petani akan lebih terjamin,” tutupnya.
