JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyatakan bahwa pemutusan akses operasional judi online seperti konektivitas dan sistem pembayaran harus menjadi prioritas utama pemerintah karena saat ini terus berkembang sebab akses mudah.
“Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, aktivitas ini akan terus berlangsung,” kata Nurul Arifin di Jakarta, Kamis (14/11).
Nurul mengemukakan bahwa kolaborasi lintas sektor, seperti yang dilakukan pemerintah dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah langkah yang sangat strategis.
“Pengawasan terhadap aliran dana ini penting untuk memastikan bahwa jaringan pelaku kehilangan kemampuan finansialnya,” tuturnya.
Meski langkah itu dinilai sebagai upaya konkret yang dapat menghentikan aktivitas jaringan pelaku secara efektif.
Namun, Nurul Arifin juga mengingatkan bahwa pelaku judi online sering kali adaptif dan mampu berpindah ke platform lain.
Selain memutus mata rantai operasional, Nurul menekankan bahwa pendekatan pencegahan juga harus mendapat perhatian yang sama.
Komentari tentang post ini