Oleh: Defri Ngo
Jurnalis & Founder PolisLab Institute
Wacana penerbitan obligasi daerah kembali menguat pasca terselenggaranya Sarasehan Nasional ke-VI di Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT pada Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini bernaung di bawah tema besar “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik”.
Turut hadir Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Andi Achmad Dara, serta Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar.
Selain itu, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pimpinan DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta berbagai unsur masyarakat juga hadir dalam kegiatan.
Rangkaian sarasehan terarah pada suatu kesimpulan bahwa obligasi merupakan gagasan yang sangat menjanjikan. Gagasan ini membuka ruang bagi daerah untuk mencari pembiayaan sendiri tanpa terlalu bergantung pada pusat.
Obligasi juga penting karena dalam beberapa tahun terakhir, struktur transfer ke daerah berubah pasca regulasi Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Dengan kondisi ini, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dan adaptif dalam mencari sumber pembiayaannya sendiri.
