Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar di Asia dan dunia dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang tersebar memberikan tantangan yang tidak kecil bagi institusi keuangan bank dan non bank. Pelaku usaha mikro kecil yang mencakup +/- 99% dari pelaku usaha yang ada di Indonesia belum seluruhnya mendapatkan layanan keuangan.Karena itu, perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil telah menjadi perhatian pemerintah dan OJK sebagaimana tercantum dalam strategi nasional keuangan inklusif.
Muliaman menekankan pentingnya program yangdirancang dan terkoordinasi dengan baik, karena sistem keuangan inklusif tidak hanya berbicara bagaimana menyediakan kredit bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil namun memiliki tujuan yang lebih holistik yaitu mengurangi angka kemiskinan, melakukan distribusi pendapatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan sustainabletanpa mengorbankan dan bahkan menopang stabilitas sistem keuangan.
Lebih lanjut dia mengatakan program untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif tidak hanya mendorong dari salah satu sisi namun harus saling mengisi dan menciptakan sinergi. Dari sisi supply diperlukan industri yang menawarkan produk atau layanan keuangan yang customer-centric disertai infrastruktur finansial yang baik.Hal ini hanya akan dapat diserap dengan baik jika didukung oleh program yang mendorong dari sisi demand seperti kapabilitas keuangan, edukasi dan kepercayaan publik serta akses keuangan yang berkualitas. “Dua sisi ini akan dapat berjalan dengan baik jika difasilitasi dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung sistem keuangan yang inklusif,” pungkasnya.
