“Tugas dari pendidikan tinggi di wilayah kementerian dan lembaga lain harus fokus kepada kebutuhan birokrasi dan kebutuhan yang memang diperuntukkan bagi mereka. Jangan sampai bertumpukan dengan pendidikan tinggi umum, yang tugasnya menghasilkan tenaga profesional dan sarjana yang terserap dunia kerja,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa ketidaksinkronan antara PTKL dan perguruan tinggi umum dapat berimbas pada ketidakseimbangan kebutuhan tenaga kerja, pemborosan anggaran, serta ketidakjelasan arah kebijakan pendidikan tinggi secara nasional.
Once juga menyoroti pentingnya penataan anggaran pendidikan tinggi agar lebih optimal dan berpihak pada kualitas sumber daya manusia kampus, terutama dosen.
“Anggaran-anggaran harus diarahkan dengan tepat, terutama untuk pendidikan tinggi umum, sehingga para dosen juga mendapatkan penghasilan yang lebih baik,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini..
Ia menilai ketepatan alokasi anggaran akan berpengaruh langsung pada kualitas pembelajaran, penelitian, serta iklim akademik di perguruan tinggi.
Provinsi Bali disebut Once sebagai wilayah yang memiliki keunikan tersendiri dalam tata kelola pendidikan tinggi, terutama karena keterkaitan eratnya dengan sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif.
