JAKARTA-Kalangan DPR mencurigai kebijakan pemanfaatan pipa bersama (open access) di antara perusahaan negara di bidang migas justru menguntungkan trader gas, bukan BUMN. “Jangan malah menguntungkan trader gas dan merugikan BUMN,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie di Jakarta, Jumat (13/12).
Menurut Marzuki, pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), harus menegakkan kepentingan perekonomian secara luas. “Jangan nanti dianggap hanya kepentingan sekelompok pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dari penerapan open access itu,” ungkapnya
Marzuki sendiri menilai penerapan “open access” harus ditolak. Alasannya, BUMN adalah aset negara yang sudah dipisahkan dari sistem keuangan. Ketika sebuah BUMN sudah dalam bentuk perseroan terbatas (PT), tugas manajemen adalah meningkatkan “shareholder value”. Apalagi ketika BUMN seperti PGN sudah menjadi perusahaan terbuka, maka secara langsung menarik datangnya investasi dari masyarakat dan investor luar negeri. “Dalam menentukan kebijakan tentang open access mesti dilihat dulu apakah bisa memberikan multiplier effect sehingga ekonomi kita naik atau malah sebaliknya,” ujarnya
