JAKARTA-Sudah dua kali paket kebijakan ekonomi diluncurkan oleh Presiden Jokowi. Namun sayang, paket kebijakan belum ada yang menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. “Bahkan tak memperlihatkan integrasi antara kebijakan ekonomi, perindustrian dan perdagangan dengan ketenagakerjaan. Seolah semua investasi dalam industri dan perdagangan tak ada korelasi dengan tenaga kerja,” kata anggota Komisi IX DPR F-PDIP Rieke Dyah Pitaloka dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Oleh karena itu, Oneng-sapaan akrabnya mempertanyakan untuk siapa sebenarnya paket ekonomi ini. “Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekedar untuk mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang,” ungkapnya seraya bertanya.
Disisi lain, kata Oneng, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tersebut tidak ada hubungannya dengan “trilayak” seperti yang dijanjikan pada saat Pilpres. “Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak bagi Rakyat Pekerja,” ucapnya
Menurut Rieke, harus menjadi politik tetap pemerintah untuk lahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya lapangan kerja. “Juga melindungi hak-hak pekerja yang simultan dengan perlindungan dan penguatan terhadap industri dan pengusaha nasional,” tutur dia lagi.
