sedang menghadapi tantangan yang melampaui sekadar proseduralisme pemilu. Kita sedang menyaksikan apa yang oleh para pakar disebut sebagai engineering democracy atau rekayasa demokrasi—sebuah upaya sistematis untuk mengarahkan alur kedaulatan rakyat demi kepentingan stabilitas elite.
Data dari berbagai lembaga riset otoritatif menunjukkan penurunan indeks demokrasi Indonesia, yang sebagian besar dipicu oleh melemahnya kontrol terhadap kekuasaan dan rendahnya akomodasi terhadap suara publik dalam penyusunan kebijakan penting.
Jika saluran ekspresi ini tersumbat, republik ini sebenarnya sedang menanam bom waktu.
Ketidakpuasan yang tidak tersalurkan di kotak suara yang jujur akan meledak menjadi apatisme masif atau gerakan jalanan yang destruktif.
Di tengah keriuhan gimik politik dan adu kuat logistik menjelang pemilu 2029, kita sering kali lupa bertanya, di mana letak jangkar filosofis demokrasi Indonesia?
Jika kita menoleh ke belakang, pada momen krusial sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdakaan, Muhammad Yamin telah meletakkan fondasi yang visioner.
Bagi Yamin, demokrasi bukan sekadar mekanisme prosedural menghitung suara, melainkan sebuah permusyawaratan yang berakar pada kedaulatan rakyat dan supremasi hukum.
