JAKARTA-Pelaksaan Munaslub Partai Golkar harusnya mendapat perhatian ekstra ketat dari publik. Hal ini lantaran demi menghasilkan pejabat-pejabat politik yang bersih dari unsur korupsi.
Direktur Riset Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Indra L Nainggolan mengatakan Panitia Munaslub Golkar perlu melibatkan lembaga anti rasuah, alias Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pro aktif untuk memonitor perkembangan Munaslub Partai Beringin. “Dalam konteks Munaslub Partai Golkar, bukan penyelenggara negara, namun dalam konteks penyelenggataan pemerintahan yang bersih,” katanya dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Menurut Indra, pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa membuat Partai Politik menjadi lebih berwibawa dan dipercaya rakyat. Sekaligus membuktikan partai serius mendorong pemberantasan korupsi. “Infrastruktur politik bisa menjadi bagian yang bisa diawasi oleh KPK,” tambahnya.
Tak hanya itu, Dosen FISIP Universitas Bhayangkara, Partai Golkar harus menginisiasi untuk membentuk pakta integritas setiap calon Ketua Umum “Agar tidak melakukan praktik money politic dalam Munaslub,” tandasnya.
Yang jelas, Indra menegaskan KPK bisa ikut mengawasi pelaksanaan munaslub Partai Golkar sepanjang di dalamnya banyak para pejabat negaranya. “KPK dapat memantau peserta Munaslub dalam konteks sebagai penyelenggara negara seperti anggota DPR, Pejabat Daerah,” pungkasnya.***
