JAKARTA-Kegeraman Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terhadap tingginya suku bunga acuan perbankan atau BI Rate sepertinya sudah memuncak. Pemerintah bakal mengirim salah satu menteri untuk ikut rapat dalam Rapat Dewan Gubernur (RGD) Bank Indonesia (BI) agar mengetahui detail policy rate bank sentral . “Karena selama ini kebijakan BI yang masih menahan BI Rate tinggi bisa disebut membungkam tujuan pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian. Untuk itu, nantinya ada menteri yang akan ikut dalam RDG BI untuk bisa berkoordinasi,” cetus JK saat berpidato dalam acara pelantikan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, Jumat (3/12).
Kecaman JK ini memang terkait dengan kebijakan BI yang dianggap tidak selaras dengan kebijakan pemerintah. Maklum saja, ketika pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla sudah menerbitkan tujuh paket kebijakan ekonomi sebagai stimulus perekonomian, tapi BI malah masih mematok BI Rate di angka tingi, 7,5 persen.
BI, kata dia, memang tujuannya untuk menjaga inflasi dan menjaga stabilitas mata uang. Sementara pemerintah terus menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Tapi sayangnya, ketika inflasi sudah di angka rendah, BI rate masih dipatok tinggi. “Padahal tidak apa-apa inflasi tinggi, 5-6 persen. Yang penting dapat dikelola. Sehingga pertumbuhan ekonomi tetap meningkat. Itu bisa terjadi kalau BI rate juga diturunkan,” sarannya.
