JAKARTA, BERITAMONETER.COM – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyelenggarakan Diskusi Publik bertema ‘Disorientasi Fungsi Kementerian: Antara Ambisi Politik dan Kepentingan Nasional’ di Jakarta, pada Rabu (18/2/2026). Poin penting dari diskusi tersebut adalah peringatan kepada para menteri kabinet Prabowo-Gibran agar fokus terhadap pelaksanaan program kerja yang sudah dicanangkan, bukan justru menjadikan jabatan sebagai batu loncatan ambisi politik kekuasaan.
Dalam diskusi yang dipandu oleh Ainun Samidah, Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DPP GMNI itu, hadir para pembicara yakni Pengamat Politik Ray Rangkuti, Pengamat Sosial Hizkia Darmayana, Ketua Bidang Pertanian dan Perikanan DPP GMNI Ferdinando Saferi, serta Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP GMNI Adi Suherman Tebwaiyanan.
Ray Rangkuti dalam kesempatan itu menyatakan hubungan antara pemerintah, dimana para menteri termasuk didalamnya, dengan rakyat telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945). Dalam konteks keislaman, ada Fiqh Siyasah yang mengatur seluk-beluk tata negara berdasarkan prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Salah satu yang diatur dalam fiqh siyasah itu adalah hubungan pemimpin dan rakyat.
