JAKARTA – Partai politik harus ikut bertanggungjawab terkait maraknya politik dinasti di sejumlah daerah.
Karena itu, RUU Pemilukada yang akan datang harus diperketat agar seorang calon tidak bisa serta merta maju menjadi pemimpin.
“Ya, saya sepakat memang parpol tidak boleh lepas dari tanggungjawab. Sehingga dalam RUU Pemilukada nanti ada syarat yang sangat selektif,” kata Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa di Jakarta, Kamis,(17/10).
Namun demikian, kata Agun lagi, tidak sepenuhnya parpol juga ikut disalahkan.
Karena politik kekerabatan itu sebenarnya lebih kepada penyalahgunaan wewenang seseorang.
“Perjalanan proses demokrasi kita masih dalam tahapan yang menuntut persyaratan dan kualitas,” ucapnya.
Pemahaman dirinya, lanjutnya, soal politik dinasti itu adalah tahta yang diwariskan secara turun termurun.
“Makanya, kalau seorang kerabat kemudian terpilih, secara demokratis sudah terpenuhi. Intinya tidak jadi persoalan,” tegasnya.
Oleh sebab itu lanjut Agun, mau Pilkada langsung ataupun oleh DPRD selama parpolnya ‘bodoh’. Maka money politics akan terus terjadi.
