Ia menambahkan kolusi antara penguasa dan pengusaha (korupsi global) akhirnya menelikung dan dapat mematikan demokrasi di Indonesia.
Menurut Noreena Hertz dalam “Silent Takeover” (2001), papar Benny, perusahaan multinasional hanya memiliki satu kepentingan, keuntungan global. “Bagi mereka tidak penting apakah sebuah rezim itu demokratis, otoriter, atau komunis sekali pun. Rezim demokratis biasanya mangsa yang paling empuk bagi perusahaan multinasional,” terangnya.
Politisi memang dipilih rakyat, tetapi setelah terpilih, mereka tidak peduli lagi dengan konstituennnya. “Mereka justru sibuk menjadi pelayanan bos-bos perusahaan multinasional. Apa pun yang mereka minta dikabulkan, misalnya perpanjangan kontrak karya, pengurangan pajak perusahaan, pemberian aneka fasilitas impor dan ekspor,” urainya.
Ia juga menyoroti fenomena korupsi politik tidak hanya terjadi di level elit pusat, tetapi hal yang sama terjadi di elit daerah. Praktik korupsi yang melibatkan negara dan korporasi secara sistematik berakar dalam politik otonomi daerah yang dikendalikan oleh kleoptokrasi politik partai, terutama di wilayah-wilayah eksploitasi sumber daya alam.
Menurutnya, modus pengaturan jaringan korupsi ini oleh elit lokal, mereka terhubung secara struktural ke pusat bukan melalui birokrasi maupun korporasi, tetapi melalui infrastruktur partai.
