JAKARTA-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mensinyalir Partai Demokrat berada di belakang aksi anarkis Front Pembela Islam (FPI) di Bandung.
Dugaan ini mencuat setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman seide dengan FPI agar mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Anton Charliyan.
“Kami dari TPDI sangat-sangat menyayangkan pernyataan Benny K. Harman bahwa jabatan Pembina Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia(GMBI) yang melekat pada Anton Chaliyan, yang kebetulan menjabat Kapolda Jabar sebagai tidak etis, adalah keliru dan sangat tendensius,” ujaar Koordinator TPDI, Petrus Salestinus di Jakarta, Senin (15/1).
Padahal kata Petrus, jabatan sebagai Pembina dalam Ormas sebagaimana saat ini disandang Anton Charliyan pada organisasi sosial kemasyarakatan GMBI adalah jabatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara RI untuk memenuhi ketentuan pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002.
Pasal tersebut menyatakan : “tugas pokok Kepolisian RI adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pemgayoman dan pelayanan kepada maayarakat.
Sedangakan pasal 14 ayat (1 huruf c) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan pertauran perundang-undangan”.
Dengan demikian maka Irjen Pol. Anton Charliyan sebagai anggota Kepolisian Negara RI ketika merangkap juga sebagai Pembina Harian Ormas GMBI sesungguhnya untuk memenuhi tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melekat dengan fungsi-fungsi sosialnya yaitu membina masyarakat.
Sebelumnya, Benny K. Harman meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Anton Charliyan.
Permintaan anak buah Susilo Bambang Yudhoyono ini lantaran Kapolda tersebut menjadi dewan pembina LSM GMBI.
“Intinya kita harus mematuhi peraturan. Harus diberhentikan itu Kapolda. Bagaimana kok dia membina itu ya kan,” ujar Benny
Menurut Petrus, pernyataan Benny K. Harman justru dapat berdampak negatif bukan saja akan menambah beban Polri bertambah berat dalam menghadapi kelompok intoleran, akan tetapi juga sekaligus akan memberi angin segar kepada kelompok intoleran dan radikal dalam mengobok-obok kehidupan masyarakat yang toleran dan berdampingan secara damai antar umat beragama.
Apalagi pada saat yang bersamaan FPI dan GMBI yang kebetulan sedang berhadap-hadapan nyaris bentrok fisik ketika massa FPI mengawal Rizieq Shihab saat diperiksa Polda Jabar dalam kasus penistaan lambang negara.
Bentrok fisik itu nyaris mengarah kepada konflik horizontal karena berhasil dihentikan oleh aparat Kepolisian yang tentu saja tidak lepas dari peran dan posisi Irjen Pol. Anton Charliyan sebagai Pembina Ormas GMBI.
“Publik bisa saja menilai sikap BKH dan Partai Demokrat telah memberi angin segar buat FPI bahkan patut diduga berada di balik gerakan intoleran yang akhir-akhir ini muncul secara terbuka,” imbuhnya.
Karenanya, jika perkembangan penanganan kelompok intoleran di Indonesia ini kurang membawa hasil yang menggembirakan, maka Partai Demokrat patut dimintai pertangung jawaban secara hukum dan moral.
Apalagi, kelompok intoleran justru tumbuh subur dan dibiarkan berkembang ketika SBY menjadi Presiden RI selama 10 tahun.
