Sedangkan Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menegaskan pada Januari 2019 mendatang, pihaknya akan mengevaluasi keberadaan lembaga Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Evaluasi akan dikhususkan terkait sejauh mana peran dan fungsinya bagi masyarakat. “Saat ini 180 derajat berbeda dengan KIP sebelumnya, karena hampir setahun ini tidak ada yang komplain ke Komisi I DPR. Namun, pada Januari nanti tetap akan dievaluasi,” tegasnya
Tak adanya pengaduan dan komplain dari masyarakat tersebut, kata Abdul Kharis, karena KIP saat ini kompak. Tidak sepertinya sebelumnya yang terjadi dualisme kepemimpinan. “Saat ini KIP kompak dan tak ada satu pun yang protes ke DPR,” ujarnya.
Yang terpenting, kata Abdul Kharis, dengan KIP ini rakyat harus mendapat akses informasi dari seluruh lembaga negara, BUMN, kementerian, dan parpol secara transparan. “Negara juga harus paham, apa betul negara ini sudah dijalankan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan?” katanya. ***
