Masyita menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah barang publik berupa jaminan sosial dan kesehatan yang alokasinya mencapai Rp300 triliun.
Masyita setuju bahwa perlu memprioritaskan mitigasi kontraksi ekonomi, agar dampaknya tidak besar di masyarakat. Maka, pemerintah terus mengalkulasi strategi anggaran untuk lebih fleksibel dalam menghadapi kontraksi.
“APBN sendiri mengalami tekanan kiri dan kanan,” ucap Masyita.
Meski dibandingkan negara lain defisit fiskal nasional cenderung sedang dan akses pasar internasional cukup baik, Indonesia tetap perlu mewaspadai tekanan APBN ke depannya. Sehingga, pemerintah melakukan pelebaran defisit tiga persen selama tiga tahun pada postur APBN 2020.
“Kenapa butuh tiga tahun? Jika kita berhenti pada periode recovery, akan muncul economic shock mendadak. Kalau sudah recovery tahun depan, masyarakat dan dunia usaha sudah siap pick up lagi,” kata Masyita. Oleh karena itu, postur APBN 2020 memberikan fleksibilitas untuk beragam skenario sebagai solusi yang ditawarkan pemerintah.
Tak hanya solusi melalui kebijakan fiskal, investasi juga perlu dipertimbangkan. Kepala Badan Koordinasi penanaman (BKPM) Modal Bahlil Lahadalia menjelaskan terdapat dua cara yang dapat dilakukan.
