JAKARTA-Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengapresiasi langkah pemerintah dan berbagai organisasi kemasyarakatan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina.
Namun demikian, diharapkan langkah-langkah lebih progresif dari pemerintah Indonesia ditengah bekunya jalan keluar soal perang berdarah di Palestina ini.
“Terus mengusahakan berjalannya resolusi gencatan senjata melalui Dewan Keamanan (DK) PBB, meskipun saat ini Indonesia tidak menjadi anggota DK PBB. Namun Indonesia harus tetap berusaha keras melobi DK PBB,” ujar Said di Jakarta, Sabtu (11/11).
Hingga hari ini, tepat sebulan lalu dimulainya pecah konflik berdarah antara tentara Israel dengan berbagai pejuang kemerdekaan Palestina, mulai Hamas di jalur Gaza hingga Hisbulloh di selatan Lebanon.
Sebulan itu pula Israel telah menyerbu ke jalur Gaza, melakukan pengeboman secara membabi buta di kawasan Palestina.
Tercatat, lebih dari 10 ribu warga Palestina menjadi korban nyawa penyerbuan Israel di Palestina.
Jutaan lainnya mengungsi ke selatan, hingga wilayah Mesir.
Meski dikecam oleh berbagai kalangan, para pemimpin dunia, protes warga dunia diberbagai negara juga memenuhi jalan jalan di ibukota negara, namun tidak menyurutkan langkah Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu untuk terus mengirimkan tentara ke Gaza, dan melakukan penyerangan udara melalui roket-roket berkendali jarak jauh.
Sayangnya, DK PBB yang harusnya bisa bertindak preventif, menengahi dan menjadi polisi dunia yang bisa menyelesaikan konflik gagal memerankan tugasnya dengan baik.
Bahkan pada Sidang DK PBB 18 Oktober 2023, Amerika Serikat buru-buru melakukan veto, sehingga tiada keputusan dan tindakan yang bisa dilakukan oleh DK PBB.
Demikian juga pada sidang lanjutan 6 November 2023 lalu, DK PBB juga kembali gagal meloloskan keputusan resolusi konflik antara Israel dan Palestina.
Pangkal soalnya, kembali lagi, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya.
Menurut Said, Indonesia bisa menempuh cara cara ekstraordinasi untuk menekan DK PBB meloloskan resolusi konflik.
Langkah yang ditempuh menggalang kekuatan-kekuatan strategis seperti di ASEAN dan OKI.
Selain itu, mendorong aliansi regional seperti OKI, ASEAN maupun poros kekuatan baru dengan Rusia dan Tiongkok untuk menekan Israel, melalui sanksi ekonomi, maupun penyiagaan pasukan pemeliharaan perdamaian secara langsung di perbatasan Israel dan Palestina.
“Menyiapkan usulan rencana kerja internasional, khususnya melalui badan-badan PBB untuk rekonstruksi dan pembangunan di Palestina paska perang,” tegasnya.
Sejauh ini, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) seperti macan ompong.
Pada Jumat 27 Oktober 2023 Majelis Umum PBB sebagai forum tertinggi PBB telah mengambil voting, sebanyak 120 negara mendukung resolusi gencatan senjata, 14 negara menolak dan 45 negara abstain.
Artinya Majelis Umum PBB memutuskan dilakukan gencatan senjata, namun resolusi ini seperti melukis langit.
Keputusan yang tiada artinya di lapangan.
Karena itu, lanjut Said, pemerintah perlu menyiapkan peta jalan bersama melalui kekuatan regional seperti OKI, ASEAN dan negara negara besar untuk mewujudkan kemerdekaan sepenuhnya atas Negara Palestina.
“Mengusulkan peta jalan reformasi menyeluruh atas PBB agar badan dunia ini bisa menjadi solusi menyeluruh atas krisis dunia yang diakibatkan oleh perang, bencana alam, kemerosotan ekonomi, dan sosial,” pungkasnya.
