Pengamat politik Ikhsan Ahmad menilai, menetapkan Asep sebagai Ketua DPRD membuktikan bahwa PDI Perjuangan setengah hati dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih di Banten. “Ini jelas mengecewakan. Apalagi kita semua tahu Asep berkontribusi atas pembangunan rezim Atut tempo lalu. Maka kelak dia akan sangat kompromi dengan kelompok Atut. Dan itu justru melemahkan PDI Perjuangan,” kata Ikhsan.
Sementara itu, Ketua GMNI Serang Febri Setiadi menilai, ada kontradiksi dari pola PDI Perjuangan menata kekuasaan di pusat dan daerah. Di pusat, kata Febri, sosok Jokowi menjadi harapan besar Indonesia semakin bersih. Sementara di Banten kebalikannya. “Sosok Rano dan Asep sekali lagi kami pertanyakan komitmen dan kinerjanya untuk menciptakan Banten yang bebas korupsi. Menetapkan Asep sama saja PDI Perjuangan sedang membuat beban politik ke depannya,” kata Febri.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa posisi Ketua DPRD Banten diincar oleh Asep Rahmatullah dan Ananta Wahana. Asep Rahmatullah meskipun memiliki kasus korupsi mendapat dukungan dari salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan dan sementara Ananta Wahana adalah tokoh yang memiliki kesempatan besar untuk menduduki posisi tersebut. Meski tidak memiliki kasus korupsi, terganjalnya Ananta Wahana sebagai Ketua DPRD karena yang bersangkutan beragama non Muslim, yang menjadi isu utama dalam pengambilan keputusan tersebut, di samping soal dukung mendukung.
Komentari tentang post ini