Isu agama seharusnya tidak menjadi isu utama dalam pemilihan pimpinan rakyat. Yang seharusnya diutamakan adalah kredibilitas dan komitmen mengawal pemenerintahan yang bersih. Di Propinsi NTT, sebagai misal, hanya ada 4 (empat) anggota DPRD yang beragama muslim. Namun, salah satu dari keempat anggota DPRD itu disepakati untuk menjadi Ketua DPRD propinsi tersebut. Ketua DPRD NTT itu adalah berasal dari Partai Golkar dan Ketua Kahmi NTT.
Komentari tentang post ini