JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya menemukan begitu banyak aparatur negara yang tidak berdisiplin dalam penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2024.
Fenomena itu didapatkan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh PDIP dalam melihat seluruh proses Pilkada.
Termasuk, kekuasaan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga yang tidak mau berhenti.
Padahal, kata Hasto, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa aparatur negara termasuk TNI, Polri, Kepala Desa, Penjabat, Kepala Daerah yang tidak netral bisa dikenakan tindak pidana.
Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers terkait Pilkada serentak 2024 di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Turut mendampingi, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy serta Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhie.
“Sosialisasi atas keputusan MK tersebut belum berjalan dengan baik dan kita melihat masih banyak kepentingan-kepentingan kekuasaan yang dimainkan termasuk bagaimana PDI Perjuangan juga mencatat ambisi kekuasaan dari Bapak Jokowi dan keluarga ternyata belum berhenti dengan menjadikan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden,” kata Hasto.
Politisi asal Yogyakarta ini mengatakan, jika demokrasi di Indonesia menghadapi suatu persoalan yang sangat serius.
