JAKARTA-PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menegaskan peringkat idAAA+ untuk Obligasi I Pelindo I Tahun 2016 Seri D, Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B dan Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) senilai total Rp2,67 triliun dengan prospek stabil.
Peringkat Obligasi Pelindo diberikan Pefindo untuk periode 10 Oktober 2023 sampai dengan 1 Oktober 2024.
Direktur Utama Pefindo Irmawati dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Jumat (13/10) menjelaskan, peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan tidak diaudit per 30 Juni 2023 dan Laporan Keuangan audit per 31 Desember 2022.
“Obligor berperingkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior,” ujarnya.
Irmawati mengemukakan, peringkat ini mencerminkan pandangan kami terkait kemungkinan besar dukungan pemerintah untuk Pelindo, posisi pasar yang unggul, dan pendapatan berulang yang stabil dari pembayaran sewa tetap.
Namun, papar Irmawati, kekuatan ini sebagian diimbangi oleh indikator proteksi arus kas dan likuiditas yang moderat.
Irmawati menegaskan, peringkat dapat diturunkan jika kami melihat bahwa terdapat penurunan dukungan pemerintah, seperti adanya divestasi yang material dari kepemilikan pemerintah.
Peringkat, lanjut Irmawati, juga dapat berada di bawah tekanan jika Pelindo berutang secara substansial lebih besar dari yang diproyeksikan akibat dari belanja modal yang lebih tinggi atau pembengkakan biaya dari ekspansi pelabuhannya.
“Kami juga dapat menurunkan peringkat jika terdapat penurunan material dalam volume pergerakan petikemas dan kargo yang mengakibatkan melemahnya profil keuangan secara berkepanjangan,” tulis Irmawati dalam keterangannya.
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) didirikan menyusul penggabungan antara operator pelabuhan milik negara, yaitu Pelindo I-IV dengan tanggal efektif penggabungan pada 1 Oktober 2021.
Setelah penggabungan tersebut, operasi pelabuhan akan dikembangkan dengan skema pengelolaan klasterisasi lini bisnis melalui pembentukan empat subholding yakni petikemas, non petikemas, logistik dan pengembangan hinterland, serta marine, equipment, dan port services (MEPS).
Pelindo dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Republik Indonesia. (ANES)
