JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan pentingnya verifikasi data dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
Hal ini menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan adanya pegawai BUMN menerima Bantuan sosial (Bansos).
Puan mengingatkan agar setiap program Pemerintah berbasis pada data yang akurat dan terkini.
Ia berpandangam proses verifikasi data harus menjadi prioritas utama sebelum Pemerintah mengambil keputusan mengubah atau melanjutkan sebuah program bantuan.
“Kalau saya tetap berharap, mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
“Jadi verifikasi data dulu jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar karena data itu yang paling penting sebagai pegangan,” imbuhnya.
Seperti diketahui, PPATK mengungkap sebanyak 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terindikasi menerima Bansos.
Temuan ini berasal dari hasil penelusuran PPATK terhadap satu bank penyalur.
PPATK menemukan dari satu bank penyalur, terdapat 27.932 profil penerima Bansos yang berstatus pegawai BUMN.
