JAKARTA- Ketua Komisi VIII DPR, Ali Thaher Parasong menyatakan besarnya anggaran masih menjadi masalah untuk biaya operasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2017-2022. Namun begitu masyarakat berharap KPAI bisa maksimal bekerja ke depan. “Karena pekerjaan ini terlalu besar, memang ada keluhan menyangkut anggaran, dimana anggaran saat ini hanya Rp15 miliar. Kita belum tahu potret anggaran yang dikehendaki KPAI itu seberapa besar,” katanya dalam seusai memilih komisioner baru kepada wartawan di Media Center Senayan, Kamis (8/6/2017).
Politisi PAN ini optimis KPAI yang baru ini memiliki orientasi perubahan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Yang perlu kita tekan kan itu adalah mereka harus menjadi tembok yang kuat, tidak boleh individual. Meski ada kendala utama, yakni dari 514 kota dan kabupaten, tidak semua Pemda dan kabupaten kota itu konsen terhadap perlindungan anak,” tambahnya.
Berdasarkan catatan DPR, i hanya 200 Kabupaten/kota yang konsen terhadap persoalan anak. Selebihnya Itu tidak perduli. Oleh karena itu mudah-mudahan KPAI yang baru ini, bisa memberikan jawaban. Sekaligus membuka ruang terhadap peran-peran terhadap Pemerintah daerah berkaitan dengan perlindungan anak secara masif,” ujarnya.
