JAKARTA-Kalangan pengusaha perlu terus digenjot meningkatkan ekspor. Karena setiap pelemahan rupiah menguntungkan komoditas ekspor. Namun begitu persyaratan ekspor mestinya dipermudah.
“Sedangkan kebijakan ekspor tak kunjung dipermudah, bahkan semakin dipersulit,” kata Wakil Ketua Partai Hanura Benny Pasaribu kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/9/2018).
Demikian juga sistim perdagangan, kata mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), khususnya perdagangan dalam negeri. Bahkan untuk berbagai macam komoditas yang cenderung makin panjang.
“Sehingga melemahkan daya saing produk kita di dalam negeri, termasuk dengan persyaratan SNI, dan sebagainya,” tambahnya.
Didesak kemungkinan mendorong reshufel Mendag Enggartiasto, lanjut Benny, mengganti Mendag itu adalah hak prerogatif Presiden. “Kita hanya bisa bicara bahwa terjadi kebijakan impor yang cenderung berlebihan hingga merugikan petani dan menghabiskan devisa,” ungkapnya lagi.
Lebih jauh Benny menjelaskan kecenderungan barang impor yang membanjiri pasar dalam negeri memang tanggung jawab Mendag. Selain membuang devisa, produksi dalam negeri dan kesejahteraan petani akan tertekan.
Jika impor dimaksudkan untukk menjaga stabilitas harga, sambungnya, maka kebijakan tarif akan lebih bagus dari pada kebijakan kuota. Melalui kuota itu selalu dikaitkan publik dengan kartel/ persekongkolan impor untuk mendapatkan rente yg sangat besar.
