Oleh: Benny Sabdo
“Copotlah keadilan, maka negara tidak lebih daripada gerombolan perampok,” Santo Agustinus (354-430).
Refleksi Santo Agustinus tersebut, kini telah berusia 1.595 tahun lamanya, dan sungguh mencerahkan kita hingga hari ini.
Isu keadilan senantiasa menjadi tema sentral dalam penegakan hukum.
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu,” demikian slogan Bawaslu.
Hal yang sama dapat kita ilustrasikan, “Copotlah keadilan, maka Bawaslu tidak lebih daripada gerombolan perampok.”
Dengan demikian, Bawaslu memiliki komitmen yang sama, yakni keadilan adalah keutamaan yang harus diperjuangkan oleh segenap pengawas pemilu.
Bawaslu memiliki peran strategis dalam hal penegakan hukum pemilu.
Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu memiliki fungsi pencegahan dan penindakan terhadap seluruh pelanggaran pemilu.
Dalam konteks hukum pemilu merujuk pada UU Pemilu, Bawaslu berperan sebagai penegak hukum pemilu.
Bawaslu dapat menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu, pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu.
Dalam perspektif ilmu hukum, pengawas pemilu mesti memiliki kompetensi dalam bidang hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum tata negara negara.
