Hasan menilai impor bawang putih kemungkinan besar akan datang dari China karena negara tersebut merupakan supplier lebih dari 90% bawang putih Indonesia.
Pemerintah telah berupaya meminimalisir monopoli dan terbentuknya kartel bawang putih dengan menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi importir.
“Importir diwajibkan menanam 5% dari kuota impornya yang diperolehnya di Indonesia. Dari sini investasi masuk untuk menghalau monopoli dan kartel. Nah ini mau dirusak serta merta dengan dalih stabilisasi harga menghadapi akibat Covid-19. Ya kebangetan, ugal-ugalan bener. Harus dibatalkan,” tegasnya.
Mantan Bupati Probolinggo ini menegaskan dalih stabilisasi harga dengan membebaskan impor bawang putih secara ugal-ugalan sangat tidak bisa diterima sebagai kebijakan untuk kepentingan bangsa. Petani, importir lokal bahkan upaya Indonesia untuk masuk dalam global value malah akan menjadi dilemahkan.
“Menteri itu harusnya berpikir keras agar Indonesia memiliki nilai tinggi dalam global value chain dunia khususnya di sektor hortikultura bawang putih ini. Inilah salah satu semangat yang dikandung UU Hortikultura, bukan malah membiarkan kebijakan negara di-drive oleh kepentingan sesaat importir yang mau bermain pada situasi ekonomi yang dalam tekanan keras saat ini. Harus dibatalkan kebijakan pembebasan impor ini,” pungkasnya.
