JAKARTA-Pemerintah diminta membentuk BUMN atau BUMD khusus toko buku guna membantu penerbit mendistribusikan buku-buku kepada konsumen. Dengan begitu penyebaran buku-buku bisa sampai ke seluruh nusantara. “Selama inikan penyebaran buku lebih mudah di Pulau Jawa. Bagaimana sulitnya penerbit mendistribusikan buku hingga Papua,” kata anggota Dewan Pertimbangan Pusat IKAPI Setya Dharma Madjid dalam forum legislasi “Sistem RUU Perbukuan” bersama anggota DPR F-PG Tje Popong Djundjunan dan Noor Riyadi (Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta), di Gedung DPR RI Jakarta, pada Selasa (28/6/2016)
Menurut Setya Dharma, BUMN toko buku itu menandakan pemerintah hadir dan memiliki peran penting dalam mencerdaskan masyarakat. “Selama ini penerbit tak mau membuka toko buku di pelosok, karena memang rugi,” terangnya.
Berbeda dengan India, melalui “People Books” 2015, kata Setya Dharma, pemerintahnya terjun langsung tampil dalam pameran buku secara apa adanya. Bahkan India justru menjadi penerbit buku yang hebat. “Indonesia hanya menampilkan buku-buku lama, dan yang baru hanya ‘Laskar Pelangi’ tapi tidak mendunia meski sudah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa dunia,” tuturnya kecewa.
Dengan People Books tersebut, maka buku-buku yang baik dan berkualitas tetap bisa dibaca oleh rakyat. “Kalau memang buku berkualitas itu mahal, maka pemerintah mensubsidinya sehingga menjadi terjangkau. Bukan sebaliknya memurahkan buku dan juga buku itu tidak mahal,” jelas Setya Dharma.
