JAKARTA-Upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah, juru damai dalam Presidensi G20 bisa jadi berujung tanpa ada kesepakatan bersama.
Dengan begitu bisa dipastikan konflik geopolitik akan terus berlangsung, kian memperdalam persoalan ekonomi dunia.
“Tanpa adanya Komunike dalam leaders summit G20 maka yang harus dilakukan adalah Indonesia, waspada karena perang mungkin akan terus berlanjut, dengan Putin tidak hadir, itu meniadakan adanya kerjasama multilateral untuk menyelesaikan masalah perang dan krisis secara global,” tegas Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, Senin, (14/11/2022).
Dengan begitu harga komoditas dunia masih akan tinggi, yaitu energi dan pangan.
Jika kerjasama multilateral tidak bisa menemukan kata sepakat, maka pemerintah diminta untuk memperkuat kerjasama bilateral antar negara.
“Misalnya, Indonesia punya kepentingan gandum dengan India dan Ukraina, ya berhadapan langsung dengan pemimpin negara itu, atau dengan yang berkepentingan. “ jelas Bhima.
Lalu Bhima mengatakan, komitmen investasi yang sempat tercetus dalam pertemuan G20, harus dikejar realisasinya, sehingga menjadi penahan atas tekanan eksternal.
Kemudian tiga pokok besar yang diusung dalam presidensi G20, dua diantaranya memiliki peluang besar untuk diperdalam.
Yaitu, digitalisasi dan transisi energi.
“Jadi Indonesia harus menyiapkan kerangka teknisnya untuk mempercepat inklusivitas digital dan transisi energi. Kelihatan kedepan transisi energi salah satu motor pertumbuhan ekonomi ini yang harus bisa dimanfaatkan,“ imbuh Bhima.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kemitraan sektor publik dan swasta (public-private partnership/PPP) yang didukung dengan pemanfaatan berbagai inovasi akan menjadi fondasi dalam memperkuat arsitektur ekonomi pasca pandemi.
