JAKARTA-Temuan dua lokasi cadangan Migas (Minyak dan Gas) dengan jumlah yang cukup besar tentu menggembirakan Indonesia.
Karena itu, DPR mengingatkan pemerintah agar terus memperbaiki regulasi agar investor dapat kembali berinvestasi di Indonesia.
“Penguatan data dari cadangan migas kita. Data-data yang kita tawarkan ke investor itu data-data yang sudah jadi. Karena investor perlu kepastian untuk melakukan eksplorasi,” kata Anggota Komisi VII DPR, Mukhtarudin di Jakarta, Kamis (4/1/2023).
Adapun 2 lokasi temuan Migas itu, antara lain Sumur Eksplorasi Layaran-1 South Andaman, sekitar 100 Km lepas pantai Sumatera bagian utara dengan jumlah cadangan 4,68 miliar barel ditemukan di Aceh.
Bahkan diprediksi cadangan Migas raksasa ini diklaim melebihi cadangan di Arab Saudi.
Selain itu, pada Oktober 2023 lalu, ENI, perusahaan migas asal Italia, juga mengumumkan adanya penemuan cadangan gas in place dari sumur eksplorasi Geng North-1 di WK North Ganal.
Wilayah Kerja migas ini berlokasi sekitar 85 kilometer dari lepas pantai Kalimantan Timur.
Cadangan gas ini disebut sebesar 5 TCF dengan kandungan kondensat diperkirakan mencapai 400 Mbbls.
“Dengan temuan itu diharapkan dapat mendukung pencapaian target lifting gas 12.000 mmcfd pada 2030. Saat ini, tinggal bagaimana pemerintah bisa menarik investor agar dapat berinvestasi di Indonesia secara maksimal,” ujarnya lagi.
Lebih jauh Legislator Partai Golkar asal Kalimantan Tengah ini mengingatkan perlu ada perbaikan di sektor fiscal term.
Walaupun SKK Migas sudah melakukan perbaikan tetapi masih harus dievaluasi untuk menjawab kebutuhan persaingan global.
“Karena, setiap negara berlomba-lomba untuk memperbaiki fiscal termnya,” sambungnya.
Mukhtarudin melanjutkan, agar pemerintah juga menjamin keamanan kepada investor.
“Yang terpenting adalah country risk. Pemerintah harus memberikan keamanan serta kemudahan untuk berinvestasi. Itu juga mempengaruhi minat investor. Kemudian perlu prospectivness agar orang punya jamianan dari kelangsungan investasinya,” paparnya.
Dia menegaskan bahwa Komisi VII bersama pemerintah akan terus memperbaiki regulasi sehingga dapat menarik investor-investor besar di sektor hulu.
