JAKARTA – Ketua Setara Institute, Hendardi menuntut pemerintah untuk mengambil sikap tegas paska beredarnya dokumen Panama Papers yang menyebut sejumlah nama pejabat publik Indonesia.
Langkah ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah.
“Saya kira, harus ada langkah tegas agar tidak menimbulkan kegaduhan baru,” ujar Hendardi dalam pesan singkatnya Senin (25/4).
Selain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, publik dikejutkan dengan munculnya nama Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dalam Panama Papers.
Namun Luhut membantah terkait dokumen Panama Paper’s ini.
Menurut Hendardi, bantahan Luhut ini tidak bermakna apa-apa.
Dugaan keterlibatannya berpotensi akan mengganggu kredibilitas pemerintahan Jokowi-JK.
Sebab, public sudah mengetahui nama-nama yang ada dalam dokumen tersebut..
Apalagi Luhut merupakan pejabat strategis dalam kabinet.
“Baik Ketua BPK maupun Mekopolhukam keduanya sama-sama membantah dan sudah memberikan klarifikasi kepada Presiden Jokowi. Tetapi, KPK dan Presiden Jokowi yang mengaku sudah memvalidasi data bocoran itu,” terangnya.
Komentari tentang post ini