Unit usaha BUMDes, imbuh Abdul Halim, baik di sektor wisata, jasa, simpan pinjam dan sebagainya, akan berkontribusi untuk memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa.
Dalam pernyataannya Mendes PDTT juga menegaskan bahwa pihaknya tidak membatasi kerja sama yang dilakukan antardesa, bahkan lintas kabupaten maupun provinsi untuk membentuk BUMDes Bersama.
“BUMDes Bersama tidak dibatasi oleh kewilayahan, desa di Sidoarjo bisa membangun kerja sama dengan desa di NTT, bisa bekerja sama dengan desa di Papua, bisa membangun kerja sama dengan desa di Aceh,” tuturnya.
Abdul Halim menilai, hal tersebut dapat dilakukan apabila desa yang bekerja sama tersebut memiliki kesamaan potensi dan produk unggulan.
“Itu yang kemudian bisa saling memberikan dan saling menguntungkan. Dari mana kita bisa tahu ini? Kembali, kuncinya cuma satu, data, sekali lagi data,” ujarnya.
Untuk itulah, imbuh Mendes PDTT, pihaknya terus mendorong pemutakhiran data berbasis SDGs Desa.
“Itulah makanya pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi, agar semua permasalahan, semua potensi yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh desa bisa terakumulasi dengan baik dan kemudian terkelola dengan maksimal,” pungkasnya
Komentari tentang post ini