Selama ini, ungkap Arifin, harga jual yang diterapkan sekian persen dari BPP (Biaya Pokok Penyediaan listrik) rata-rata.
“Nanti kita per region, per jenis energi agar masyarakat setempat berpartisipasi membangun kemandirian,” tandasnya.
Lebih lanjut, Arifin membuka kemungkinan swasta yang turut andil supaya tarif listrik terjangkau. Selain itu, Pemerintah melakukan komunikasi yang intens dengan PLN supaya tetap menjalankan penugasan-penugasan dari Pemerintah di remote area.
“Intinya, agar elektrifikasi 100% betul-betul dinikmati oleh masyarakat,” ungkapnya.
Bagi Pemerintah, generasi milenial yang akan berbisnis EBT di daerah-daerah di luar Jawa, terutama di Timur Indonesia, tak perlu khawatir karena Pemerintah tidak akan lepas tangan begitu saja dengan memberikan tarif yang cukup memadai.
“Asal teknologinya proven, cost-nya kompetitif, kita terbuka,” Arifin menegaskan.
Kendati demikian, Pemerintah akan mengontrol semua izin pengusahaan listrik agar tidak terjadi penyimpangan dan terjadi pemerataan bisnis ekonomi.
“Ke depannya kita memperhatikan izin-izin pengusahaan (listrik) ini agar jangan diperjualbelikan,” tandas Arifin.
Merangkul milenial, Kementerian ESDM saat ini turut mendorong lahirnya Startup Energi Terbarukan di seluruh Indonesia, salah satunya menggandeng New Energy Nexus Indonesia. Berfokus pada upaya inkubasi dan pengembangan manajerial Startup Energi Terbarukan, pendampingan dilakukan agar Startup dapat berkembang dan memberikan kontribusi optimal bagi capaian EBT nasional.
