KARAWANG – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menegaskan akan terus menciptakan iklim usaha yang kondusif agar mendorong penambahan investasi baru maupun perluasan usaha di sektor industri otmotif.
Selain itu, aktif mengajak untuk perlunya mengadopsi teknologi terkini dalam kesiapan memasuki era industri 4.0.
“Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan bisa merealisasikan target produksi 1,5 juta unit pada tahun 2020,” ucapnya pada acara “PT Honda Prospect Motor Brio Export Production Line Off dan 20 Year Anniversary Ceremony di Karawang, Jawa Barat, Selasa (26/3).
Airlangga menilai, industri otomotif di Indonesia telah berkembang menjadi basis produksi kendaraan jenis MPV, truck, dan pick-up yang pengembangannya diarahkan untuk meningkatkan ekspor ke pasar global dengan target besarnya sebagai pemasok kendaraan jenis sedan dan SUV.
“Kami juga mendorong agar manufaktur-manufaktur otomotif dalam negeri dapat merealisasikan program pengembangan kendaraan rendah emisi atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV),” imbuhnya.
Melalui program tersebut, ditargetkan pada tahun 2025 kendaraan berbasis energi listrik dapat mencapai sekitar 20 persen.
Adapun capaian target tersebut sesuai dengan Roadmap Industri otomotif yang telah kami tetapkan.
Terkait dengan kebijakan LCEV, Kemenperin bersama Kementerian Keuangan telah melaksanakan Rapat Konsultasi dengan DPR-RI terkait harmonisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mendorong pengembangan program LCEV.
“PPnBM untuk electric vehicle dan sedan di bawah 3000 cc akan dibuat nol persen. Dengan demikian, competiveness dari sedan dan kendaraan kecil akan lebih bersaing sekaligus dapat memacu peningkatan volume produksinya,” jelasnya.
Di samping hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan usulan berbagai fasilitas insentif lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan industri otomotif, antara lain tax holiday, tax allowance, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan insentif super deductible tax.
“Bagi perusahaan yang mendukung pendidikan vokasi, pemerintah akan memberikan fasilitas super deductible tax sebesar 200 persen. Sedangkan, bagi yang terlibat dalam kegiatan terkait inovasi atau R&D&D, pemerintah akan berikan sebesar 300 persen. Paket kebijakan ekonomi ini akan keluar bersamaan dengan PPnBM yang sudah dikonsultasikan dengan DPR,” jelasnya.
Sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah juga mengimbau kepada pelaku industri otomotif untuk menerapkan digitalisasi guna mendukung efisiensi dan produktivitas agar semakin berdaya saing dan mampu berperan dalam Global Value Chain (GVC).
“Harapannya Indonesia bisa menjadi hub untuk produksi otomotif ke regional market dan juga pasar global,” ujar Airlangga.
Apalagi, adanya Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang sudah resmi ditandatangani, diyakini mampu membuka lebih lebar peluang memacu ekspor mobil ke Negeri Kanguru.
